I DASAR HUKUM. II. PERSYARATAN. Mengajukan permohonan Perubahan Status Mushalla Menjadi Masjid Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Majene. Melampirkan Poto Copy Akta Ikrar Wakap (AIW) yang diterbitkan oleh Ka. Kua Setempat. Melampirkan Poto Copy KTP (90 lembar) penduduk yang berdomisili di wilayah Mushalla tersebut. - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama No SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan diterbitkannya aturan pada 18 Februari 2022 tersebut adalah untuk menghormati keberagaman. Sebab, menurut Yaqut penggunaan pengeras suara di masjid dan musala merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa masyarakat di Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Sehingga, diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. “Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat,” kata Yaqut dalam siaran pers di Jakarta, Senin 21/2/2022. Isi Surat Edaran Menteri Agama, No SE 05 tahun 2022 Berikut ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Agama tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala 1. Umum- Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala. - Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Alquran, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu; menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala. 2. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara- pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala; - untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik; - volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB seratus desibel; dan - dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim. 3. Tata Cara Penggunaan Pengeras Suar a. Waktu Salat 1 Subuha sebelum azan pada waktunya, pembacaan Alquran atau selawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 sepuluh menit; danb pelaksanaan salat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara Zuhur, Asar, Magrib, dan Isyaa sebelum azan pada waktunya, pembacaan Alquran atau selawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit; danb sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan pengeras suara Jum'ata sebelum azan pada waktunya, pembacaan Alquran atau selawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit; danb penyampaian pengumuman mengenai petugas Jum’at, hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jum’at, salat, zikir, dan doa, menggunakan pengeras suara dalam. b. Pengumandangan azan menggunakan pengeras suara luar c. Kegiatan syiar Ramadan, gema takbir Idulfitri, Iduladha, dan upacara hari besar Islam 1 penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Alquran menggunakan pengeras suara dalam; 2 takbir pada tanggal 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. 3 pelaksanaan Salat Idulfitri dan Iduladha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar; 4 takbir Iduladha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan salat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam; dan 5 Upacara Peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablig melimpah ke luar arena masjid/musala dapat menggunakan pengeras suara luar. 4. Suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara yang disiarkan memenuhi persyaratan - bagus atau tidak sumbang; dan - pelafazan secara baik dan lebih detail soal Surat Edaran Menteri Agama No SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, Anda dapat mengakses link download berikut. Link Download SE 05 tahun juga Pengeras Suara Propaganda Korsel Dekat Korut Dicopot Plus Minus Speaker Corong yang Jadi Pengeras Suara di Masjid - Sosial Budaya Penulis Nur Hidayah PerwitasariEditor Iswara N Raditya
Asashukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula
- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala untuk menghormati keberagaman. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama No SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Yaqut mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Namun, masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Sehingga, diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. “Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat,” kata Yaqut dalam siaran pers di Jakarta, Senin 21/2/2022. Pria yang juga Ketua Umum GP Ansor itu menjelaskan, surat edaran yang terbit pada 18 Februari 2022 ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan, edaran ini juga ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia. “Pedoman ini agar menjadi pedoman dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola [takmir] masjid dan musala dan pihak terkait lainnya,” kata dia. Berikut ini ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Agama tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala1. Umum Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala. Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Alquran, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu; menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala. 2. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala; untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik; volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB seratus desibel; dan dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim. 3. Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara. Waktu Salat1 Subuh a sebelum azan pada waktunya, pembacaan Alquran atau selawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 sepuluh menit; dan b pelaksanaan salat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam. 2 Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya a sebelum azan pada waktunya, pembacaan Alquran atau selawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit; dan b sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan pengeras suara dalam. 3 Jum'at a sebelum azan pada waktunya, pembacaan Alquran atau selawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit; dan b penyampaian pengumuman mengenai petugas Jum’at, hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jum’at, salat, zikir, dan doa, menggunakan pengeras suara dalam. b. Pengumandangan azan menggunakan pengeras suara luarc. Kegiatan syiar Ramadan, gema takbir Idulfitri, Iduladha, dan upacara hari besar Islam1 penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Alquran menggunakan pengeras suara dalam; 2 takbir pada tanggal 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. 3 pelaksanaan Salat Idulfitri dan Iduladha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar; 4 takbir Iduladha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan salat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam; dan 5 Upacara Peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablig melimpah ke luar arena masjid/musala dapat menggunakan pengeras suara luar. 4. Suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara yang disiarkan memenuhi persyaratan bagus atau tidak sumbang; dan pelafazan secara baik dan benar. 5. Pembinaan dan Pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan. Baca juga Menerka Arah Politik Munculnya Paslon Capres-Cawapres Jelang 2024 Cerita Suka Duka Relokasi PKL Malioboro & Nasib Pendorong Gerobak Vonis Pengadilan bagi Pemerintah Lalai Wajib Ditaati - Sosial Budaya Reporter Riyan SetiawanPenulis Riyan SetiawanEditor Abdul Aziz 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146); MEMUTUSKAN AEBEQ / Ressources / Statuts et rĂšglements Vous trouverez ci-bas, les statuts et rĂšglements Ă©tablis Ă  l’intĂ©rieur de l’Association qui dĂ©finisse sa composition ainsi que son Le but L’Association a pour but de resserrer les liens entre les diffĂ©rentes Églises baptistes Ă©vangĂ©liques de langue française ou autres, ayant la mĂȘme foi et le mĂȘme genre de gouvernement; de dĂ©velopper l’efficacitĂ© du tĂ©moignage de nos Églises; de crĂ©er et de promouvoir tout ce qui pourrait aider le travail du Seigneur dans la province de QuĂ©bec, au Canada et dans le monde entier, et de sauvegarder le caractĂšre biblique de nos Églises. 2. Les membres L’Association, en tant que corps constituĂ©, est composĂ©e d’Églises baptistes de langue française ou autre, dĂ»ment reconnues et le mot baptiste» fait partie de leur nom officiel. L’Association est responsable de la reconnaissance des Églises locales qui posent leur candidature pour devenir membre de notre Association. Pour se faire Le directeur gĂ©nĂ©ral convoquera un comitĂ© d’examen composĂ© de cinq 5 Ă  huit 8 pasteurs / anciens d’Églises locales, membres de l’Association. Chaque Église candidate devra rĂ©pondre aux critĂšres approuvĂ©s par l’Association. La liste n’est ni limitative ni exhaustive. Parmi ces derniers, se retrouvent L’acceptation de la Confession de foi et des Statuts et rĂšglements de l’Association; L’acceptation de la Confession de foi et des Statuts et rĂšglements de l’Association d’Églises Baptistes ÉvangĂ©liques au Canada ci-aprĂšs, appelĂ©e l’Association pancanadienne; Les pasteurs / anciens qui servent dans nos Églises membres doivent ĂȘtre des hommes qualifiĂ©s selon les exigences bibliques; Le comitĂ© d’examen fera une recommandation au Conseil de l’Association. Ce dernier, s’il accepte la candidature, proposera l’acceptation de l’Église candidate Ă  la prochaine rĂ©union des Églises membres. Elle deviendra membre de l’Association suite Ă  un vote majoritaire des dĂ©lĂ©guĂ©s tenu lors de l’assemblĂ©e annuelle de celle-ci. Chaque Église, qui est acceptĂ©e membre de notre Association, deviendra aussi membre de l’Association pancanadienne, lors de sa prochaine assemblĂ©e rĂ©guliĂšre. Une Église qui dĂ©sire se retirer comme membre de l’Association pourra le faire en Ă©crivant une lettre et donnant les raisons pour lesquelles elle se retire. 3. L'organisation Conseil de l’Association L’Association sera dirigĂ©e par un Conseil composĂ© d’un minimum de huit 8 hommes issus de huit 8 Églises membres de l’Association, et d’un nombre maximal dĂ©terminĂ© par le candidats devront ĂȘtre des hommes possĂ©dant les qualifications d’anciens selon 1 TimothĂ©e 3. Leur candidature pourra ĂȘtre retenue, mĂȘme s’ils ne sont pas anciens au moment du vote, pour autant que le Conseil de leur Église confirme qu’ils ont ces qualifications. Les candidats, choisis parmi les membres de nos Églises, seront Ă©lus par vote lors de la rĂ©union administrative annuelle et deviendront membres du Conseil de l’Association. Tous les membres du Conseil seront Ă©lus pour une pĂ©riode de deux 2 ans et pourront exercer cette fonction aussi longtemps qu’ils sont Ă©lus. Le Conseil aura la responsabilitĂ© d’élire annuellement son propre ExĂ©cutif. L’Association s’efforcera de voir Ă  ce qu’il y ait, Ă  son Conseil d’administration, une reprĂ©sentation d’hommes engagĂ©s Ă  la cause de Christ, mĂȘme s’ils ne sont pas rĂ©munĂ©rĂ©s par leurs Églises locales, pour autant qu’ils rĂ©pondent aux qualifications d’un ancien. Le Conseil tiendra un minimum de trois 3 rĂ©unions par annĂ©e. Un membre du Conseil qui sera absent pour deux 2 rĂ©unions dans la mĂȘme annĂ©e, sans raison valable, ne pourra plus siĂ©ger sur le Conseil durant le reste de son mandat. Au congrĂšs suivant, un autre membre sera Ă©lu pour le remplacer. ComitĂ© des candidatures Chaque annĂ©e, l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©lira un comitĂ© des candidatures de quatre 4 membres. Ce comitĂ© se chargera de recruter des candidats pour siĂ©ger au Conseil. Il devra prĂ©senter aux Églises, trente jours 30 avant la rĂ©union annuelle, tous les candidats proposĂ©s. Le prĂ©sident du Conseil sera aussi prĂ©sent d’office, non votant, du comitĂ© de candidatures. Chaque dĂ©lĂ©guĂ© pourra Ă©galement proposer des candidats lors de la rĂ©union annuelle, Ă  condition d’avoir au prĂ©alable obtenu le consentement de ces personnes et d’en prĂ©senter un curriculum vitae. Le comitĂ© devra agir selon les normes et les besoins de l’Association. Quorum Toutes les dĂ©cisions prises lors d’une rĂ©union d’affaires de l’Association seront ratifiĂ©es par un vote majoritaire des dĂ©lĂ©guĂ©s prĂ©sents et votants, lorsqu’il y aura un quorum de 25 % des Églises membres reprĂ©sentĂ©es. Moyens d’action Le Conseil Ă©tablit des moyens d’action nĂ©cessaires au bon fonctionnement de l’Association. Les moyens d’action, sauf SEMBEQ, sont redevables Ă  leur directeur respectif et ultimement au directeur gĂ©nĂ©ral. Chaque moyen d’action aura ses rĂšglements particuliers, lesquels seront prĂ©alablement soumis au directeur gĂ©nĂ©ral, puis adoptĂ©s par le Conseil. Les opĂ©rations financiĂšres des moyens d’action seront sous la responsabilitĂ© du directeur respectif et ultimement du directeur gĂ©nĂ©ral. Les responsables des moyens d’action seront approuvĂ©s par le directeur gĂ©nĂ©ral et le Conseil de l’Association. De plus, l’ajout de tout nouveau membre d’un moyen d’action, devra ĂȘtre fait en consultation avec le directeur du moyen d’action et le directeur gĂ©nĂ©ral. 4. Les assemblĂ©es L’Association se rĂ©unira en session annuelle Ă  la date et au lieu qu’elle ou que l’ExĂ©cutif aura dĂ©cidĂ©. Trente 30 jours avant la date de la rĂ©union annuelle, une invitation sera envoyĂ©e Ă  chaque Église reconnue et membre de l’Association, les invitant Ă  envoyer des dĂ©lĂ©guĂ©s selon les proportions suivantes de 1 Ă  50 membres — 4 dĂ©lĂ©guĂ©s de 51 Ă  75 membres — 5 dĂ©lĂ©guĂ©s de 76 Ă  100 membres — 6 dĂ©lĂ©guĂ©s de 101 Ă  150 membres — 7 dĂ©lĂ©guĂ©s de 151 Ă  200 membres — 8 dĂ©lĂ©guĂ©s Au-delĂ  de 200 membres, il y aura un 1 dĂ©lĂ©guĂ© supplĂ©mentaire par fraction de cent 100. Il est entendu que, quand la chose est possible, le pasteur comptera comme un des dĂ©lĂ©guĂ©s. 5. La discipline Quand une Église cesse d’ĂȘtre en harmonie avec la Confession de foi et les Statuts et rĂšglements de notre Association, ainsi que les critĂšres dĂ©crits Ă  l’article elle cessera d’ĂȘtre une Église membre de notre Association. Cette exclusion se fera sur recommandation du Conseil et par un vote majoritaire des dĂ©lĂ©guĂ©s des Églises rĂ©unies lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Églises membres de l’Association. La mĂȘme discipline pourra ĂȘtre appliquĂ©e Ă  une Église membre qui refuse de se conformer aux lois gĂ©nĂ©ralement en vigueur au QuĂ©bec et au Canada dans le domaine administratif et/ou financier. De plus, le Conseil de l’Association pourra prendre des mesures Ă  caractĂšre disciplinaire lorsqu’il le jugera nĂ©cessaire, mais qui n’inclut pas l’exclusion. Voici les mesures disciplinaires qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©es, soit en totalitĂ© ou en partie, sans ĂȘtre limitatives et non exhaustives Aucun membre de cette Église ne pourra siĂ©ger sur les diffĂ©rents comitĂ©s des moyens d’action de l’Association, incluant le Conseil; La livraison du courrier habituel de l’Association sera suspendue; Les ouvriers ne seront pas invitĂ©s aux pastorales rĂ©gionales et provinciales; Leur droit d’envoyer des dĂ©lĂ©guĂ©s au congrĂšs sera suspendu; Une lettre de blĂąme sera envoyĂ©e Ă  l’Église; Toutes les Églises de l’Association pourront ĂȘtre informĂ©es des mesures prises envers cette Église; Une recommandation sera envoyĂ©e Ă  l’Association pancanadienne pour suspendre toute aide financiĂšre ou autres; Toutes autres mesures jugĂ©es nĂ©cessaires par le Conseil. 6. Les finances Pour son soutien financier, l’Association comptera sur les contributions volontaires des diffĂ©rentes Églises membres, ainsi que sur les offrandes prises lors des ralliements. Un comitĂ© de finances sera nommĂ© par le Conseil afin de lui fournir l’assistance nĂ©cessaire qui lui permettra d’assumer ses responsabilitĂ©s de surveillance Ă  l’égard de l’intĂ©gritĂ© des Ă©tats financiers de l’Association; des programmes et des politiques de gestion pour ce qui est de l’adĂ©quation et de l’efficacitĂ© des contrĂŽles internes concernant les systĂšmes de comptabilitĂ© et d’établissement de rapports comptables et financiers au sein de l’Association; du respect par l’Association des exigences lĂ©gales, fiscales et rĂ©glementaires. Le directeur gĂ©nĂ©ral est d’office nommĂ© comme Ă©tant le trĂ©sorier de l’Association. Celui-ci ne peut pas ĂȘtre un membre du comitĂ© de finances. 7. La dĂ©centralisation de la direction de l'AEBEQ Il est entendu qu’avec la croissance du nombre d’Églises dans notre Association, il pourra devenir nĂ©cessaire de dĂ©centraliser la direction, en mettant en place des directeurs rĂ©gionaux qui se rapporteront au directeur gĂ©nĂ©ral. 8. Les amendements Le Conseil de l’Association recevra toutes propositions d’amendements aux Statuts et rĂšglements. Les propositions jugĂ©es acceptables par le Conseil seront recommandĂ©es aux Églises et leur parviendront trente 30 jours avant la date de la rĂ©union annuelle. Lors de ladite rĂ©union annuelle, les dĂ©lĂ©guĂ©s auront l’occasion de prĂ©senter un amendement personnel. Toutefois, l’assemblĂ©e ne prendra aucune dĂ©cision sur les propositions d’amendements, soit d’individus ou soit de la part du Conseil, prĂ©sentĂ©es lors de cette rĂ©union annuelle. Une pĂ©riode d’un 1 an sera rĂ©servĂ©e pour examiner ces propositions. Un amendement aux Statuts et rĂšglements ne sera acceptĂ© que par un vote de soixante-quinze pour cent 75 % des dĂ©lĂ©guĂ©s des Églises prĂ©sents Ă  une rĂ©union d’affaires de l’Association. DerniĂšre modification acceptĂ©e par les Églises membres, au congrĂšs du 3 et 4 juin 2010. © 2022 AEBEQ - Association d'Églises Baptistes ÉvangĂ©liques au QuĂ©bec

Peraturanpenggunaan toa masjid belakangan jadi sorotan. Ada pro-kontra yang muncul setelah Menteri Agama menerbitkan Surat Edaran bernomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Suara di Masjid

â€ș Menko PMK Muhadjir Effendy meminta masyarakat untuk membaca surat edaran Menteri Agama tentang aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala secara menyeluruh. Aturan itu dinilai mendukung toleransi. Kompas/AGUS SUSANTO AGSRenovasi Masjid Istiqlal di Jakarta, Senin 23/9/2019. Renovasi salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara ini ditargetkan selesai tahun 2020. Ruang lingkup utama pekerjaan meliputi pembangunan gedung parkir, penataan kawasan, arsitektur, interior, serta renovasi sistem mekanikal, elektrikal, dan jaringan perpipaan. Masjid juga akan lebih gemerlap dengan tata cahaya yang semarak. Masjid Istiqlal akhirnya dibenahi secara besar-besaran setelah 41 tahun KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menilai, peraturan Menteri Agama mengenai volume pengeras masjid memiliki tujuan baik. Pedoman itu bertujuan untuk mendorong toleransi dan menjaga harmoni sosial.”Aturan mengenai pengeras suara yang ada di masjid ataupun mushala seperti yang dijelaskan dalam surat edaran Menag bagus sekali, telah mempertimbangkan banyak hal. Pada dasarnya, aturan itu memiliki tujuan baik untuk mewujudkan kenyamanan lingkungan dan toleransi, terutama dalam kehidupan beragama,” ucap Muhadjir melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat 25/2/2022. Sebelumnya, pada 18 Februari 2022, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala. Surat edaran itu meliputi, antara lain, mengatur agar pengeras suara untuk bagian dalam dan luar masjid dipisah. Volume pengeras suara pun maksimal 100 desibel dB.KOMPAS/AGUS SUSANTOAktivitas umat Islam di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat 24/5/2019. Masjid dengan arsitektur bercorak Islam modern tersebut berdiri megah dan terbesar di Asia Tenggara. Pembangunannya diprakarsai oleh Presiden Soekarno tahun 1951 dan diarsiteki Frederich Silaban. Dibangun selama 17 tahun, Masjid Istiqlal menjadi salah satu bangunan monumental di Tanah Air dengan daya tampung hingga anggota jemaah. Bangunan Istiqlal didominasi marmer yang tampak di dinding, keramik di lantai, serta stainless yang tampak di kusen, tempat wudu, dan langit-langit suara selama ini digunakan untuk mengumandangkan azan dan mengingatkan umat Islam mengenai waktu shalat. Pengeras suara juga untuk menyampaikan dakwah ke masyarakat di dalam ataupun di luar masjid/mushala serta untuk menyampaikan salawat dan bacaan Al dasarnya, aturan itu memiliki tujuan baik untuk mewujudkan kenyamanan lingkungan dan toleransi, terutama dalam kehidupan pengeras suara dinilai mesti proporsional. Waktu penggunaan serta volumenya mesti diatur. ”Boleh memakai pengeras suara, tetapi harus proporsional atau wajar. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu lirih. Waktunya juga perlu diatur, jangan 24 jam atau dua jam sebelum waktu shalat menggunakan pengeras suara,” ujar ini diharapkan jadi pedoman untuk memastikan toleransi dan kenyamanan masyarakat luas. Masyarakat, khususnya para pengurus masjid dan mushala, juga diminta agar membaca SE Menteri Agama secara menyeluruh. ”Saya minta masyarakat bisa memahami maksud dan tujuan baik dari aturan yang ada di dalam SE Menag,” kata Muhadjir melalui tayangan CITRA ANUGRAHANTOMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai acara seminar di Universitas Aisyiyah, Yogyakarta, Rabu 24/10/2018.Baca juga Menteri Agama Atur Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan MushalaMenurut Yaqut, toleransi dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang plural. Aturan mengenai penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala dinilai bisa menjaga harmoni sosial. Peraturan itu juga dibuat untuk mencegah kebisingan yang membuat masyarakat tidak Tugas Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama Thobib Al Asyhar dalam keterangan tertulis di laman resmi Kemenag mengatakan, pedoman serupa sudah ada sejak tahun 1978. Pedoman itu ada dalam instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.”Menag mencontohkan, suara yang terlalu keras, apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu, perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara. Perlu ada toleransi agar keharmonisan masyarakat terjaga,” menambahkan, aturan ini menunjukkan toleransi umat Islam, sebagai kelompok mayoritas di Indonesia, kepada sesama umat beragama. Ia juga menegaskan, Menag tidak melarang masjid ataupun mushala untuk menggunakan pengeras suara saat SINAGAJemaah melaksanakan shalat Id di Masjid Raya Medan, Sumatera Utara, Minggu 24/5/2020. Shalat Id dilaksanakan dengan menerapkan protokol juga Agar Bijaksana Sikapi Penggunaan Pengeras SuaraPengaturan waktuSelain mengatur volume maksimal, SE Menag juga mengatur waktu penggunaan pengeras suara per waktu shalat. Pembacaan Al Quran dengan pengeras suara luar saat shalat Subuh diizinkan maksimal 10 menit. Sementara pelaksanaan shalat Subuh, doa, zikir, hingga ceramah menggunakan pengeras suara dalam. Peraturan serupa berlaku pula untuk shalat pembacaan Al Quran atau salawat dengan pengeras suara sebelum azan Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya maksimal 5 menit. Selanjutnya, pembacaan Al Quran atau salawat mesti memakai pengeras suara dalam.”Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat,” kata Yaqut dalam keterangan tertulis, Senin 21/2/2022. EVY RACHMAWATI JAISBenarkan Nikah Setiap Hari Di Masjid Bermula 15 September 2021. Portal itu menyediakan maklumat mengenai rekod jenayah yang pernah dilakukan oleh seseorang Daud yang turut menganggotai badan-badan syariah bank dan institusi kewangan di Timur Tengah dan eropah berkata SC juga mengenal pasti empat mata wang dalam talian sebagai patuh - Menteri Agama Yaqut Qalil Qoumas resmi menerbitkan surat edaran mengenai aturan pengeras suara masjid terbaru. Peraturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama No SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Berdasarkan pernyataan Menag, aturan pengeras suara di masjid atau musala merupakan kebutuhan bagi umat muslim khususnya di Indonesia. Namun disisi lain, terdapat keberagaman baik agama, suku bangsa, adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya. Untuk itulah perlu dilakukan upaya untuk merawat persatuan dan kesatuan negara. Surat edaran yang diterbitkan pada 18 Februari 2022 lalu itu ditujukan untuk seluruh kepala Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Salah satu aturan pengeras suara masjid terbaru dijelaskan, volume pengeras suara di masjid dan musala maksimal 100 desibel. Berikut ini aturan lengkap dalam Surat Edaran Menteri Agama tentang Pedoman Penggunaan pengeras suara di Masjid dan Musala Baca Juga Empat Pelaku Pencuri Kotak Amal Masjid Nurul Huda Manahan Dibebaskan, Alasannya Bikin Trenyuh 1. Umum Pengeras suara terdiri dari pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan atau diarahkan ke luar ruangan masjid/musala. Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala bertujuan Mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Qur’an, shalawat Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat suara muazin kepada jemaah ketika azan, imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaahMenyampaikan dakwah kepada masyarakat secara meluas baik di dalam maupun di luar masjid atau musala. 2. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang lebih pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, paling besar 100 dB seratus desibel.Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, bacaan akhir ayat, shalawat/tarhim dan waktu. 3. Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara saat Memasuki Waktu Salat Baca Juga Alhamdulillah, PPIH Indonesia Dapat Bantuan Ini dari Pengurus Masjid Nabawi Dalam aturan tersebut juga dijelaskan tata cara penggunaan pengeras suara saat memasuki waktu-waktu salat, mulai dari subuh hingga salat Jumat.
PeraturanMenteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Isi PMA tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Berikut adalah isi Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, bukan format asli:
- Penggunaan pengeras suara atau dikenal dengan toa masjid telah diatur penggunaannya oleh kementerian agama. Pengaturan penggunaan pengeras suara dibuat untuk memelihara keharmonisan antarumat beragama. Indonesia merupakan negara majemuk dengan tetap mempertahankan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Salah satunya adalah toleransi dalam kehidupan beragama. Pada tahun 2022, kementerian agama menerbitkan aturan pengeras suara masjid. Aturan ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan aturan pengeras suara masjid Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara Pengaturan pemasangan dan penggunaan pengeras suara yang diatur dalam surat edaran menteri agama yaitu Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau musala. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 desibel. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, harus memperhatikan kualitas rekaman, waktu, bacaan akhir ayat, dan selawat atau tarhim. Baca juga Kemenag Gandeng DMI Benahi Akustik Pengeras Suara Masjid-MushalaPenggunaan Pengeras Suara Dalam dan Luar Menurut Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022, pengeras suara luar adalah pengeras suara yang diarahkan ke luar masjid dan ditujukan untuk masyarakat di luar ruangan masjid atau musala. Sedangkan, pengeras suara dalam adalah perangkat pengeras suara masjid yang diarahkan ke dalam ruangan masjid atau musala. Berikut ketentuan penggunaan pengeras suara luar Pembacaan Alquran atau selawat sebelum azan salat lima waktu dalam jangka waktu maksimal 10 menit. Pengumandangan azan salat lima waktu. Takbir pada tanggal 1 Syawal atau 10 Zulhijah di masjid atau musala dapat dilakukan hingga pukul waktu setempat. Pelaksanaan Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Upacara peringatan hari besar Islam atau pengajian apabila pengunjung melimpah ke luar arena masjid atau musala. Berikut ketentuan penggunaan pengeras suara dalam Pelaksanaan salat lima waktu, zikir, dan doa setelah salat lima waktu. Pengumuman mengenai petugas jumat, hasil infak sedekah, pelaksanaan khutbah jumat. Penggunaan di bulan Ramadan, yaitu pelaksanaan salat tarawih, ceramah atau kajian Ramadan, dan tadarus Alquran. Takbir pada tanggal 1 Syawal atau 10 Zulhijah di masjid atau musala setelah pukul waktu setempat. Takbir Idul Adha di hari tasyrik pada tanggal 11 - 13 Zulhijah dikumandangkan setelah pelaksanaan Salat Rawatib. Upacara peringatan hari besar Islam atau pengajian. Referensi Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Peng mbangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) asional (LPPN); Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ke (Berita Negara Republik Indonesia Ta 1495); MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEST.A P GEREJAWI
Dasar Hukum Kepengurusan Masjid. Anggaran dasar ad dewan kemakmuran masjid dkm al khaif rw. Kata waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Pawai Karnaval Meriahkan Rangkaian HUT Proklamasi RI ke 74 Suara from Ayahku berwasiat sebelum wafat agar membangun masjid dari sebagian uangnya sebagai shadaqah jariyah dengan membuat mushalla di lantai dasar sedangkan di atasnya. Peraturan menteri agama no 54 2006 tentang pengelolaan masjid, di dalamnya ada penjelasan mengenai pengurus masjid terdiri dari siapa saja dan sebagainya. Menurut dia, pihaknya berkeyakinan gugatan jamaah masjid icdt akan dikabulkan oleh hakim ptun makassar. Dasar Hukum Wakaf Ini Adalah Hadits Yang Diriwayatkan Oleh Imam MuslimAnggaran Dasar Ad Dewan Kemakmuran Masjid Dkm Al Khaif Rw.1 Pembinaan Umat Islam Dan Menggali Segala Potensi Yang Ada Dalam 3 Fungsi Dan Di Masjid Lebih Ditekankan Lagi, Karena Itu Adalah Rumah Allah. Dasar Hukum Wakaf Ini Adalah Hadits Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Fahruroji, ma selaku dosen ekonomi dan keuangan syariah program studi kajian timur tengah dan islam, universitas indonesia yang. Peraturan menteri agama no 54 2006 tentang pengelolaan masjid, di dalamnya ada penjelasan mengenai pengurus masjid terdiri dari siapa saja dan sebagainya. Menurut dia, pihaknya berkeyakinan gugatan jamaah masjid icdt akan dikabulkan oleh hakim ptun makassar. Anggaran Dasar Ad Dewan Kemakmuran Masjid Dkm Al Khaif Rw. Pusat kegiatan muamalah yang meliputi Politik, hukum, sosial, dan budaya. Pendirian yayasan masjid jami’ junwangi struktur organisasi yayasan masjid jami’ junwangi desa junwangi,. 1 Pembinaan Umat Islam Dan Menggali Segala Potensi Yang Ada Dalam Jamaah. Kata waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Konsep dasar kepemimpinan adalah pengembanan amanah dan partisipasi, bukan perolehan kekuasaan dan. Sesuai dengan anggaran dasar pasal 13, pengurus dkm darul ulum adalah pelaksana kepemimpinan & kepengurusan organisasi yang. Bab 3 Fungsi Dan Tugas. Ayahku berwasiat sebelum wafat agar membangun masjid dari sebagian uangnya sebagai shadaqah jariyah dengan membuat mushalla di lantai dasar sedangkan di atasnya. Sehingga umat muslim terdapat kewajiban untuk memberikansebagian harta untuk zakat sesuai dengan ketentuan agama islam. Selanjutnya, pada ayat 2, dijelaskan beberapa persyaratan. Namun, Di Masjid Lebih Ditekankan Lagi, Karena Itu Adalah Rumah Allah. Pengertian pengurus dkm darul ulum. Zakat sendiridianjurkan juga oleh nabi saw. Dalam pasal 2 dan 3 dijelaskan soal dasar hukum majelis permusyawaratan rakyat yang berbunyi
ceOs.
  • ic34qvt04g.pages.dev/55
  • ic34qvt04g.pages.dev/154
  • ic34qvt04g.pages.dev/117
  • ic34qvt04g.pages.dev/274
  • ic34qvt04g.pages.dev/90
  • ic34qvt04g.pages.dev/340
  • ic34qvt04g.pages.dev/196
  • ic34qvt04g.pages.dev/9
  • ic34qvt04g.pages.dev/154
  • peraturan menteri agama tentang pengurus masjid